Info Pendidikan di Bogor

Pendidikan 

Arah kebijakan dibidang pendidikan difokuskan pada peningkatan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan Dasar dan Menengah (Wajar Diknas) yakni peningkatan mutu, pencagahan dan penanggulangan murid putus sekolah, perintisan dan pengembangan SD dan SMP unggulan serta pengembangan Bahasa dan Budaya daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan mutu guru dilakukan dengan mengupayakan peningkatan program pendidikan dan pelatihan guru secara berkesinambungan.

 Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi skala prioritas dalam rangka menggerakkan dan memacu peningkatan sektor ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia yang memegang peranan dan sangat penting dalam pembangunan daerah. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkan cita-citanya. Dalam konteks ini, pendidikan adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan (knowledge) dan merupakan hak dasar setiap penduduk sehingga pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

 Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan di Kabupaten Bogor. Disparitas ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bogor juga relatif besar. Kota-kota pada umumnya memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dan dikelola secara mandiri. Implikasi dari adanya sekolah-sekolah bagus di perkotaan adalah biaya pendidikan pada sekolah-sekolah seperti itu relatif mahal. Sebaliknya di beberapa daerah bahkan pelaksanaan proses pendidikan masih terfokus pada peningkatan cakupan atau belum beranjak pada peningkatan kualitas.

KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Fasilitas penyelenggaraan PAUD melalui bantuan operasional PKBM, POSYANDU, Organisasi PKK, da lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
2. Menyediakan bantuanprogram pendidikan dan pelatihan PTK.
3. Memberikan bantuan sarana dan prasarana.
4. Perluasan daya tampung melalui pembangunan RKB dan USB, pembentukan kelas jauh, SMP terbuka, dan sekolah asatu atap.
5. Penyatuan bantuan operasional KBM untuk SMPN.
6. Penyediaan bantuan beasiswa makin rawan DO.
7. Peningkatan kualitas dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan, untuk penerapan sistem PAKEM pada jenjang pendidikan dasar.
8. Mengu[ayakan keterpenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dalam rangka pencapaian dasar.
9. Pemenuhan kebutuhan daya tampung melalui pembangunan USB, RKB, pembentukan SMA/SMK terbuka, kelas jauh dan pengembangan pendidikan kesetaraan paket C dalam rangka persiapan rintisan persiapan wajib belajar dua belas tahun.
10. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan menengah yang berkualitas.
11. Pemenuhan kebutuhan jumlah PTK.
12. Penyediaan bantua operasional dan KBM untuk SMAN/SMKN.
13. Fasilitasi pengembangan dan pelatiha implementasi PAKEM jenjang pendidikan menengah.
14. Pengembangan program dikmen terbuka dan kelas jauh di daerah-daerah yang terkendala kondisi geograsfis.
15. Penyediaaan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan.
16. Fasilitasi pengembangan dan pelatihan implementasi sistem pembelajaran kestaraan dan keaksaraan fungsional bagi para penilik, tutor pengelola PKBM.
17. Penyediaan bantuan keuangan untuk peningkatan kualifikasi akademik guru.
18. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi tenagan pendidik.
19. Penguatan implementasi pendidikan karakter.